Gubernur papua Lukas Enembe mengibar-ngibarkan bendera KONI pada penutupan PON XIX/2016 Jabar, Papua akan menjadi tuan rumah PON-XX tahun 2020
Tahun 2020, Papua untuk pertama kalinya dalam sejarah, akan menjadi tuan rumah penyelenggara PON, sejak event empat tahunan itu digelar di Solo tahun 1948. Semua pertandingan rencananya akan dilaksanakan di lima wilayah, meliputi Jayapura, Timika, Biak, Wamena, dan Merauke. Untuk perhelatan tersebut, Pemprov Papua kini tengah menyelesaikan berbagai sarana dan fasilitas olahraga, baik melalui dana APBD, APBN maupun bantuan dari pihak swasta.
Secara geografis, kondisi di Papua menjadi kendala utama, dimana hubungan antarkota dari dan ke lima kota tersebut, sulit dijangkau dengan transportasi darat. Ini berbeda dengan kota-kota yang ada di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Selain hampir semua wilayah merupakan kawasan konservasi, masalah keamanan juga menjadi hal yang harus diperhitungkan, disamping faktor adat yang masih begitu kuat di kalangan masyarakat setempat. Belum lagi masih sering terjadinya perang suku di sebagian wilayah tersebut.
Itulah sepintas gambaran wilayah Papua yang akan menjadi tuan rumah PON-XX/2020. Kondisi ini, bukan saja memberatkan kontingen daerah peserta dari sisi anggaran, tapi juga memberatkan Papua sendiri sebagai tuan rumah, karena 50% biaya transportasi dan akomodasi menjadi tanggungan penyelenggara.
Contohnya, pada PON-XIX lalu, Jabar mendapat bantuan dana dari APBN sekitar Rp. 130 miliar, sementara dana dari APBD Jabar sendiri mencapai Rp. 3 triliun lebih. Itu belum termasuk bantuan APBD Kabupaten/Kota untuk membangun dan merenovasi venue yang akan digunakan untuk PON. seperti GBLA (Bandung), kompleks Stadion Jalak harupat (Kab. Bandung), Stadion Pakan Sari (Ka Bogor), Stadion Wibawa Mukti (Kab. Bekasi) dan Stadion Patriot (Kota Bekasi).
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, untuk PON-XX, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 10 hingga Rp. 15 triliun. Ini tentu sangat memberatkan bagi Papua. Apalagi bila cabang olahraga yang dipertandingkan jumlahnya sama dengan PON Jabar, yakni 44 cabang olahraga. Dengan demikian, tentu semakin banyak venue dan fasilitas olahraga yang harus dibangun.
Namun menurut Menpora Imam Nachrawi, sesuai saran presiden, cabang olahraga yang dipertandingkan di PON-XX hendaknya dikurangi menjadi sekitar 30-an saja, yakni cabang-cabang yang hanya dipertandingkan di Olimpiade. Selain itu, dengan membangun fasilitas olahraga yang kurang populer bagi masyarakat Papua, dikhawatirkan nantinya sarana tersebut akan terbengkalai dan rusak karena tidak dipakai. Jangankan di Papua, sarana olahraga di Kaltim dan Riau saja, kini banyak yang terbengkalai, karena tidak lagi dipergunakan.
Gubernur Lukas Enembe sebelumnya pernah mengatakan, bahwa anggaran PON-XX, 40% menjadi beban daerah dan 60% (sekitar 5-8 triliun) diharapkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Ini tentu berbeda dengan kebiasaan yang berlaku selama ini bagi provinsi lain yang menjadi tuan rumah. Pertanyaannya, mungkinkah hal itu disetujui oleh pemerintah pusat? Terlebih pada tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games, dimana untuk itu pemerintah setidaknya harus menyediakan dana sekitar Rp. 10 triliun.
Presiden Jokowi tentu akan lebih memprioritaskan event Asian Games yang jauh lebih bergengsi. Sementara jurubicara Kemenpora, Gatot S. Dewabroto, mengatakan, persoalan PON-XX di Papua ini memang pelik dan harus ditangani secara khusus, karena beratnya beban dari sisi infrastruktur. Ia khawatir, bila salah penanganan atau kurangnya jumlah bantuan yang diberikan, oleh pihak tertentu hal itu bisa dikembangkan menjadi isu politik, yang bisa ‘membakar’ semangat separatisme di tanah Papua.
Sumber: SKOR Bandung (Sal)